Mengukur
Keberhasilan Ekonomi Pembangunan
(Rumusan,Identifikasi,Indikator)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pembangunan ekonomi bukanlah sebuah
topic yang baru dalam ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi telah
menarik perhatian para ekonom sejak zaman merkatilis,Klasik, sampai Marx dan
Keynes.[1] Pembangunan
ekonomi merupakan suatu konsep yang sangat luas dan inklusif. Tujuan utama
dengan adanya pembangunan ekonomi adalah dapat memberikan wajah baru bagi
negara dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,kemiskinan serta pengangguran.
Oleh sebab itu pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjawab semua permasalahan
yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat, kemiskinan dan pengangguran. Untuk
mengetahui seberapa sukses kah pembangunan disuatu negara maka diperlukan
indikator-indikator pengukur kesuksesan pembangunan ekonomi. Indikator itu
digunakan untuk mengukur derajat pembangunan yang sedang dilakukan negara.[2]
Jika berbicara ukuran keberhasilan
pembangunan bagi kita masyarakat awam memiliki pandangan yang
beragam. Hal ini karena selain pengetahuan yang mereka berbeda,
kepentingan mereka berbeda pula. Untuk itulah maka setiap warga Negara perlu
memiliki persepsi yang sama indicator keberhasilan pembanguna, sehingga
keberhasilan pembangunan tersebut bisa difahami dari sudut pandang yang sama. Untuk
mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai diperlukan ukuran
(indicator). Indicator danvariable pembangunan bisa berbda-beda untuk setiap
Negara.
Di Negara-negara yang masih miskin,
ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar
seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok
yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan
tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor
sekunder dan tersier (Tikson, 2005).
Lembaga-lembaga internasional
menggunakan Indicator ekonomi antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB),
struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat
pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi
suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks
Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T.
Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut.[3]
1.2.Rumusan
Masalah
1.2.1. Apa
itu rumusan keberhasilan Ekonomi Pembangunan?Jelaskan!
1.2.2. Bagaimana
Prinsip Keberhasilan Ekonomi Pembangunan?Identifikasi!
1.2.3. Apa
saja indikator dan konsep Ekonomi Pembangunan?Tentukan!
1.3.
Manfaat Penulisan
1.3.1. Kita
bisa tahu rumusan tentang keberhasilan Ekonomi Pembangunan
1.3.2. Kita
bisa memahami prinsip keberhasilan ekonomi pembangunan
1.3.3. Kita
bisa mengetahui indikator dan konsep ekonomi pembangunan
BAB II
ISI
2.1
Pengertian Ekonomi Pembangunan
Ekonomi
pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam
proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode
pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi
pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan
kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau
swasta.[4]
Ekonomi
pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan
praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional.[5]
Contohnya adalah restukturisasi insentif pasar atau penggunaan matematika dalam
analisis proyek (misalnya optimisasi inter-temporal), atau perpaduan metode
kuantitatif dan kualitatif.[6]
2.2.
Rumusan Keberhasilan
Dalam
melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan
tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung.Syarat utama dalam
pembangunan adalah adanya Pemerintahan dan Rakyat. Pembangunan tergantung pada
Pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah
satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat
untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang
menikmati hasil-hasil pembangunan.
Pembangunan
yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan
rakyat dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembanguan
semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi dimana sistem Pemerintahannya
adalah diktator. Model pembangunan diktator hanya akan melahirkan penderitaan
dan kesengnsaraan rakyatnya, oleh karena itu model pembangunan yang seimbang
atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh oleh
rakyat.
Dukungan
ini dalam bentuk partisipasi rakyat. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh
Pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan
pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran
serta masyarakat menjadi sangat penting.Penduduk, masyarakat atau istilahnya
sumberdaya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan, mengingat penduduk
sebagai suatu agent of development, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan
berhasil tidaknya pembanguan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses
pembangunan berlangsung.
Ada
beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu :[7]
2.2.1. Sumber Daya Alam[8]
Sumber
daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang perlu
disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang
melimpah dan lengkap. Sumberdaya alam seperti hutan dengan segala isinya, hasil
pertambangan sudah sewajarnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran
masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumberdaya alam
yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab
keberadaannya perlu dipikrkan untuk generasi yang akan dating. Jangan sampai
hasil hutan dijarah habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada
gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.
2.2.2. Akumulasi
Modal
Modal
atau kapital diperlukan dalam proses pembangunan.Modal diperlukan guna
membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Modal
dibentuk melalui proses tabungan, investasi dan akumulasi modal. Modal dapat
diperoleh dari dalam negri, yaitu melalui penghimpunan tabungan masyarakat
maupun dari luar negri melalui bantuan luar negri atau hutang luar negri dan
investasi asing.
2.2.3. Organisasi[9]
Organisasi
atau kumpulan sekelompok masyarakat sebagai tempat untuk mengorganisir semua
kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui organisasi dapat tertampung aspirasi
masyarakat yang berkembang terus. Melalui organisasi masalah-masalah
pembangunan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan lebih demokratis.
2.2.4. Kemajuan Teknologi[10]
Teknologi
akan selalu mengalami perkembangan yang terus menerus.
Kemajuan
di bidang teknologi akan membantu dalam proses pembangunan. Kemajuan di bidang
teknologi hanya dimungkinkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh
karena itu pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Investasi
sumberdaya manusia bukanlah investasi jangka pendek tetapi merupkan invesatasi
untuk jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dilihat dalam
sekejap.
Kemajuan
suatu bangsa pada saat ini sangatlah ditentukan oleh kemajaun di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara-negara maju mempunyai perhatian yang
sangat besar terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan karena di
negara maju tersedia dana dan sumber daya manusia. Sebaliknya di negara sedang
berkembang dana sangat terbatas dan sumber daya manusia yang dimiliki sangat
terbatas.
2.2.5.Pembagian Kerja[11]
Sistem
pembagian kerja yang dikemukan oleh Adam Smith pada hakekatnya adalah sebagai
suatu spesialis asi, dapat meningkatkan
kerja atau produkstivitas. Pembagian kerja diperlukan untuk meningkat
ketrampilan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui produktitas yang
tinggi. Produktivitas dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin dan ulet.
Akan tetapi itu semua belum menjamin pada tingkat pendapatan yang tinggi. Sebab
profesi atau jenis pekerjaan sangat menentukan tingkat upah yang diterima.
2.2.6. Skala Produksi[12]
Pembangunan
ekonomi pada hakekatnya adalah proses peningkatkan produksi yang dilakukan oleh
masyarakat. Kemampuan untuk memproduksi baranga dan jasa sangat tergantung pada
skala produksi yang dimiliki oleh suatu negara .
2.2.7. Faktor Sosial[13]
Kehidupan
sosial, politik dan kebudayaan masyarakat di negara sedang berkembang tidak
dapat dilepaskan daerah kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat
internasional, maka sistem sosial dalam negeri saling berhubungan sistem sosial
internasional beserta dengan organisasi dan peraturan-peraturan pelaksanaan
tentang ekonomi global. Aspek yang terpenting dari kondisi ini adalah munculnya
fenomena dominasi dan dependensi atau ketergantungan di antara negara maju
dengan negara-negara sedang berkembang.
2.2.8. Faktor Manusia[14]
Sumber
daya manusia sebagai agent of development, pelaksanan dan penentu berhasil
tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam
proses pembangunan, sehingga bentuk dan sstem yang ada merupakan produk dari
sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan
aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang
dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di negara sedang
berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan
kualiatas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat
proses pembangunan.
2.2.9. Faktor Politik dan Administrasi
Pengaruh
kepentingan dan kekusaan pada masyarakat negara sedang berkembang mempunyai
segmen yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada sistem sosial, ekonomi
dan sejarah politik yang dimiliki oleh masing-masing negara sedang berkembang.
Pada dasarnya di negara sedang berkembang peran militer dalam negara sangat
kuat. Di Amerika Latin, kekuasaan negara terdiri dari militer, industrialis dan
pemilik tanah, sedang di Afrika para politikus dan kaum buruh yang berkuasa.
2.3.
Prinsip Keberhasilan[15]
Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan.
Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga tiga strategi utama yang merupakan
pilar-pilar penting dari MP3EI 2011 – 2025.
2.3.1.
Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan Sebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat
ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan.
Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku
seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:
1) Perubahan
harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa;
2) Perubahan
pola pikir ( mindset) dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya; c. Perubahan
membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam
kompetisi yang sehat;
3) Produktivitas,
inovasi, dan kreatifitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
menjadi salah satu pilar perubahan;
4) Peningkatan
jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan;
5) Dunia
usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi;
6) Kampanye
untuk melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan;
7) Kampanye
untuk perubahan pola pikir untuk memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara
luas oleh seluruh komponen bangsa.
2.3.2.
Prasyarat Kerberhasilan Pembangunan
2.3.2.1.
Peran Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai
peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan
investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab
menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif untuk percepatan dan perluasan
investasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen
dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:
1)
Dunia usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) meningkatkan investasi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
2)
Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi
dalam rangka memenangkan persaingan global;
3)
Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha;
4)
Pemerintah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;
5)
Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang
kondusif untuk berusaha;
6)
Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial.
2.3.2.2.
Reformasi Kebijakan Keuangan Negara Kebijakan anggaran harus dimulai dengan
menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang credible dan
berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi
menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
1)
APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan dasar
publik, dan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin;
2)
Pinjaman pemerintah digunakan untuk pembiayaan investasi dan bukan digunakan
untuk belanja rutin. Tingkat pengembalian investasi pemerintah harus lebih
tinggi dari biaya hutang;
3)
Infrastuktur dibangun dengan peningkatan belanja Pemerintah dan/atau dunia
usaha;
4)
Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah
subsidi barang menjadi subsidi langsung ke orang miskin. Oleh sebab itu Nomor
Indentitas Tunggal secara nasional harus segera diwujudkan;
5)
Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan
lintas generasi, dan bukan sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan
tahunan;
6)
Hasil pengelolaan SDA yang terbarukan diinvestasikan untuk peningkatan mutu
modal manusia dan teknologi;
7)
Perluasan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar;
8)
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha.
Pajak
dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan reformasi, dengan
cara pandang dan pendekatan sistem perpajakan sebagai berikut:
1)
Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi. Tarif pajak dan Bea
Masuk dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi yang sedang dihadapi;
2) Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;
3)
Dilakukan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan seluruh warga
negara yang mempunyai pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak)
membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
4)
Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek
pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari
konsep GNP menjadi GDP); 5) Pengenaan pajak diarahkan kepada konsumen akhir,
menggantikan sistem pajak pertambahan nilai (PPN).
6)
Seluruh aturan perpajakan dievaluasi agar hanya terdapat satu pengertian (hitam
atau putih, boleh atau tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
7)
Dalam rangka meningkatkan daya saing dan upaya untuk mengurangi penghindaran
pajak, perlu dilakukan benchmarking penentuan besaran tarif pajak dengan
negara-negara tetangga;
8)
Penghindaran pengenaan pajak berganda;
9)
Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda ( w i n d o w d r e s s i n g
), pembebasan atau keringanan pajak tidak dapat dianggap sebagai pajak yang
ditanggung negara.
Hal
lain terkait reformasi kebijakan keuangan negara adalah diperlukannya reformasi
sistem pelaporan kekayaan negara yang meliputi penyusunan arus dana negara dan
neraca, harta dan kewajiban, baik yang bersifat keuangan, sumber daya alam,
tanah dan bangunan, maupun yang lain. Laporan kekayaan negara tersebut
memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif dan efisien.
2.3.2.3.
Reformasi Birokrasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah berupa reformasi yang berdasarkan
prinsipprinsip sebagai berikut:
1)
Menciptakan birokrasi yang efektif, dapat mengatur kehidupan masyarakat dan
mendukung kebutuhan sektor usaha;
2)
Birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kuat dan efektif, menciptakan
birokrasi dan administrasi yang rapi, lembaga legislatif yang bertanggung
jawab, lembaga yudisial yang independen;
3)
Menciptakan komitmen kepada penerapan good governance ; 4) Birokrasi dan
struktur kelembagaan yang kuat dan efektif harus mampu menjadi saluran umpan
balik bagi perencanaan ke depan.
2.3.2.4.
Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah di Indonesia Pemerintah menjadi motor
penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk:
1) Merealisasikan
sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi
nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;
2) Identifikasi
simpul-simpul transportasi ( transportation hubs ) dan distribution centers
untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
3) Penguatan
konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional ( global
connectivity );
4) Peningkatan
jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh
aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.
2.3.2.1.
Kebijakan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Ketahanan pangan merupakan
prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia berdasarkan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Ketahanan
pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
2) Pangan
tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
3) Upaya
diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan
produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
4) Diversifikasi
produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi
pangan daerah;
5) Pembangunan
sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas di Luar Jawa;
6) Peningkatan
produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya
untuk bibit maupun teknologi paska panen.
Kebijakan
terkait penyediaan air bersih tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur,
namun juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
1)
Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh
penduduk;
2)
Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk
menjaga keberlanjutannya;
3)
Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas
hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air;
4)
Kabupaten/Kota memiliki luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas
wilayahnya.
5)
Ketahanan energi didasarkan kepada manajemen resiko dari kebutuhan dan
ketersediaan energi di Indonesia, yang meliputi:
6)
Manajemen resiko tersebut melalui pengaturan komposisi energi (energy mix) yang
mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;
7)
Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta
perbaikan konsistensi antar peraturan;
8)
Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut di dalam
negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor;
9)
Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.
2.3.2.6.
Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Negara bertanggungjawab
melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap
resiko pembangunan ekonomi, sehingga perlu menyediakan:
1) Jaminan
sosial berbentuk bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak
mampu, dan juga berbentuk asuransi sosial yang bersifat menyeluruh (universal)
bagi seluruh masyarakat;
2) Bantuan
sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yang
terarah kepada kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu;
3) Asuransi
sosial yang sifatnya universal diselenggarakan dengan mengkombinasikan sumber
daya di dunia usaha dan juga masyarakat.
Penanggulangan
kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan
lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:
1)
Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan
keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
2)
Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta
dilaksanakan berbasiskan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
3)
Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial,
diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
4)
Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.
Penanggulangan
kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang
mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:
1)
Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan
pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu
daerah;
2)
Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah
tertentu melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR); 3)
Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah.
BAB III
Analisis
3.1.
Konsep Indikator Keberhasilan Ekonomi[16]
Negara yang maju adalah negara yang
memperhatikan pembangunan ekonominya. Menyinggung pembangunan ekonomi, negara
yang dalam kondisi baik pasti memiliki perkembangan pembangunan ekonomi yang
baik pula. Pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan hal yang berkaitan dengan
maju atau berkembangnya suatu negara, namun dengan pembangunan ekonomi kita
akan mengetahui bagaimana keadaan negara dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah.
Pembangunan ekonomi sendiri berkaitan
dengan rata tidaknya kesejahteraan masyarakat yang berada pada negara tersebut.
Bukan itu saja dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menaikkan
taraf kehidupan dalam suatu negara, diantaranya mulai dari pendapatan,
pendidikan , teknologi, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Dalam hal
ini kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara
dengan berkembangnya taraf hidup masyarakatnya dan berbagai hal yang disebutkan
sebelumnya Dalam menentukan berhasil tidaknya suatu negara dalam pembangunan
ekonomi maka kita memerlukan indicator.
Indikator diperlukan sebagai acuan kita
dalam menilai. Menilai dalam hal ini adalah menilai seberapa jauh suatu negara
mencapai indikator yang telah ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai
penjelasan tentang pola, gejala, dan pengaruh yang sedang terjadi, berfungsi
untuk menentukan hingga taraf mana negara dianggap berhasil, dimulai dari
mengukur, menganalisis hingga mengevaluasi sebuah perencanaan sampai
pelaksanaan agar terbentuk suatu kebijakan. Karena keberhasilan suatu negara
dapat dilihat apabila suatu negara mencapai indicator atau tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya.
Untuk menentukan indikator keberhasilan
sebuah pembangunan, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas. Indikator
pembangunan ekonomi dapat dijabarkan dalam 11 poin sebagai berikut:
3.1.1.
Urbanisai
Urbanisasi
adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Alasan urbanisasi sebagai salah
satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang
sederhana dapat disimpulkan. Apabila di perkotaan banyak penduduk desa yang
banyak melakukan urbanisasi menandakan bahwa di perkotaan, segala sesuatunya
menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, biasanya konsep ekonomi yang diterpakan
adalah konsep ekonomi makro. Seperti banyaknya kesempatan kerja yang didukung
dengan peralatan mesin-mesin canggih, dan kebutuhan akan pemesanan yang sangat
banyak , menyebabkan perusahaan yang membutuhkan pekerja yang baru. Dengan
banyaknya perusahaan yang membutuhkan pekerja maka semakin dapat menurunkan
angaka pengangguran sehingga menurunkan pula tingkat kemiskinan.[17]
3.1.2.
Pendapatan Per kapita[18]
Pendapatan
per kapita berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan
ekonomi, maka akan berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi. Alasan pendapatan
per kapita sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah
pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian
yang bagus pula. Berarti itu menandakan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Apabila dikaitkan dengan urbanisasi pada poin 1, maka dari perusahaan yang
membutuhkan banyak tenaga kerja, akan menarik banyak tenaga kerja yang bekerja
di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Sehingga, pemasukan
perusahaan naik, dan dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan, yang
selanjutnya berimbas kepada pekerjanya. Apabila pekerja menaikkan kualitas
kerjanya, akan menaikkan pula permintaan sehingga naik pula pendapatan per
kapita.
3.1.3.
Struktur Ekonomi[19]
Pembangunan
ekonomi berkaitan dengan struktur ekonomi. Alasan struktur ekonomi sebagai salah
satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan
berkembangnya pembangunan ekonomi maka akan berkembang pula struktur ekonomi.
Struktur disini diartikan sebagai suatu pola perubahan yang menuju ke
peningkatan. Contohnya dahulu kita berada pada sector pertanian, kemudian
seiring dengan bertumbuhnya ekonomi sektor pertanian digantikan dengan sector
industry. Maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan bertumbuhnya
ekonomi.
3.1.4.
Angka Tabungan
Angka
tabungan ini berhubungan dengan strktur ekonomi. Alasan angka tabungan sebagai
salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bermual adari
perubahan struktur ekonomi. Perubahan yang dimaksud adalah ketika sector
pertanian beralih ke sector perindustrian maka tingkat produktifitas akan
meningkat dan output yang dihasilkan juga akan naik, maka tabungan adalah modal
dalam sebuah perekonomian, semakin banyak angka tabungan yang dimilki dalam
perubahan struktur ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin
berkembang.
3.1.5.
Indeks Kualitas Hidup
Secara
umum kita mengetahui bahwa indeks kualitas hidup dibagi menjadi tiga bagian,
yaitu angka rata-rata harapan hidup. Angka kematian bayi dan angka melek huruf.
Alasan indeks kualitas hidup sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah semakin baik indeks kualitas hidup maka semakin
bagus pembanguanan ekonomi yang dilkasanakan. Pertama dari angka rata-rata
harapan hidup, apabila negara dalam keadaaan pembanguan ekonomi yang baik
maka angka rata-rata harapan hidup semakin meningkat dilihat dari pemenuhan
kebutuhan makanan kepada masyarakat merata, karena mereka dapat memnuhi
kebutuhan hidup mereka sendiri sehingga tidak ada kata tentang kekurangan
makanan., selain itu apabila sakit mereka terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan
obat-obatan ataupun akses kesehatan. Kedua adalah angka kematian bayi,
pembnagunna ekonomi yang baik adalah ketika angka kematian bayi menurun. Hal
ini dibuktikan dengan terpenuhinya gizi, nutrisi, serta pelayanan kesehatan
yang memadai mulai ibu hamil hingga bayi yang dilahirkan. Dan yang ketiga
adalah semakin baik suatu pembangunan ekonomi adalah ketika angka melek huruf
semakin meningkat karena itu menandakan fasilitas untuk memefasilitasi warga
yang melek huruf semakin banyak dan memudahkan merak untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan adanya melek huruf terseut, sehingga masyarakat dapat memahami
perkembangan dari suatu Negara.
3.1.6.
Indeks Pembangunan Nasional
Alasan
Indeks Pembangunan Nasional sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah indeks inilah yang nantinya akan membandingkan
indeks kualiitas hidup dari suatu negara. Dari adanya indeks pembangunan
nasional ini kita nanti akan mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi kita
berada dimana. Nantinya dari indeks pembangunan nasional ini dapat menjadi
tolak ukur sudah sampai mana negara kita sekarang.
3.1.7.
Pendidikan[20]
Pendidikan
merupakan salah satu indicator pembangunan ekonomi karena kita bisa melihat
suatu negara memilki pembangunanan ekonomi yang maju apabila tingkat pendidikan
tinggi, yang dimaksud adalah dilihat dari angka melek huruf masyarakat disuatu
negara, semakin banyak orang yang melek huruf dalam suatu negara menandakan
bahwa pembangunan ekonominya bagus. Bukan hanya dilihat dari angka melek
hurufnya saja namun juga dari tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya
pendidikan.
3.1.8.
Kesehatan[21]
Kesehatan
juga turut berpengaruh, semakin lengkap fasilitas kesehatan yang ada, semakin
mudah akses kesahtan yang ada akan mengakibatkan angka harapan hidup yang
tinggi termasuk pelayanan KB (keluarga berencana), sehingga kesehatan menjadi
alasan dijadikan indicator keberhasilan.
3.1.9.
Tempat tinggal[22]
Indikator
selanjutnya adalah temapat tinggal, temapat tingal yang dimaksud adalah tempat
tinggal yang mendapat fasilitas air , sarana sanitasi dan listrik yang memadai,
dan memiliki kualitas tempat tinggal yang layak huni, yang menunjukkan tingkat
kesejahteraan masyarakat.
3.1.10.
Kriminalitas[23]
Apabila
suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka berkuranglah
tingkat kriminalitas, karena masyarakat sudah meampu memenuhi kebutuhan mereka
sendiri.
3.1.11.
Akses Media
Yang
terakhir adalah akses media yang sampai menuju tempat yang tak terjangkau
menandakan bahwa tingkat pembangunan ekonomi yang baik.
Itulah
beberapa indikator yang menjadi ukuran atau standart suatu pembangunan
ekonomi sedang berlangsung. Semua indikator terpadu dalam sebuah siklus
dimana semua saling mempengaruhi. Demikianlah penjelasan mengenai indikator-indikator
pembangunan ekonomi.
BAB IV
PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Menurut
pengertiannya, pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu
negara dengan tujuan mengembangkan kegiatan ekonomi. Keberhasilan
pembangunan suatu negara terletak pada pelaku utama atau subjek dari aktivitas
pembangunan ekonomi itu sendiri. Pelaku utama tersebut yaitu masyarakat.
Keberhasilan pembangunan ekonomi akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat
di dalam suatu negara karena dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara
dan masyarakat akan meningkat. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan
keberhasilan pembangunan, yaitu Sumber daya
alam,Manusia,Teknologi,social,modal,produksi,politik dll. Sedangkan indikator
keberhasilan pembangunan seperti Baiknya tingkat
infrastruktur,manusia,kesehatan, pendidikan,tempat tinggal, pendapatan per
kapita dan kurangnya tingkat criminal dan pengangguran di Negara yang tingkat
pembangunanya tinggi.
4.2.
Saran
4.3.
Literatur
[1] Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5, hal.1
[2]
http://www.pustakapelajar.com/2016/01/indikator-keberhasilan-pembangunan.html
[3]
http://ppmkp.bppsdmp.pertanian.go.id/artikel/artikel-manajemen/indikator-keberhasilan-pembangunan
[4] Bell, Clive (1987).
"development economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics,
v. 1, pp. 818, 825
[5] Arndt, H.W. (1981).
"Economic Development: A Semantic History," Economic Development and
Cultural Change, 29(3), p p. 457–66. Chicago: The Chicago University Press.
[6] Bell, Clive (1987).
"development economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics,
v. 1, pp., 825
[7] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator
Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF
[8]
Irawan,Suparmoko, Ekonomika Pembangunan,FE
UGGM, Yogyakarta,2016 edisi ke enam Hal.159
[9]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.485
[10]
Irawan,Suparmoko, Ekonomika Pembangunan,FE
UGGM, Yogyakarta,2016 edisi ke enam Hal.195
[11]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.331
[12] Sukirno Sadono,Makro Ekonomi,Rajawali Pers, Jakarta,2016,Edisi
ketiga,hal.33
[13]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.42
[14]
Irawan,Suparmoko, Ekonomika Pembangunan,FE
UGGM, Yogyakarta,2016 edisi ke enam Hal.299
[15] https://www.kontras.org/data/BAB%20II%2013%20-%2031%20rev.pdf
[16]
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/indikator-pembangunan-ekonomi
[17] Sukirno Sadono,Makro Ekonomi,Rajawali Pers,
Jakarta,2016,Edisi ketiga,hal.441
[18]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.32
[19]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.36
[20]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.44
[21]
Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, FE UGM,
UPP STIM YKPN, 2017, Cetakan Ke 5,
hal.46
[22]
Ibid. 46
[23] Sukirno Sadono,Makro Ekonomi,Rajawali Pers, Jakarta,2016,Edisi
ketiga,hal.331
Tugas EP EKIS 4 SIMAN
Komentar
Posting Komentar